PEKANBARU (VOXindonews) - Sejumlah tokoh Riau mendatangi DPRD Provinsi Riau, Rabu (11/1/2023). Mereka mendesak lembaga politik itu untuk menginisiasi pemekaran sejumlah kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning.

Para tokoh inisiator pemekaran kabupaten/kota itu diketuai Syamsul Rakan Chaniago SH, MH, Sekretaris Fazar Muhardi serta anggota Nasrun Effendi, Nasir Day, Ahmadsyah Harrofie, Ramli Walid, Tarlaili, Manahara Manurung, Kasdi Albasyiri dan Novrizon Burman.

Mereka diterima Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman didampingi Ketua Komisi I Eddy M. Yatim, sekretaris Abdul Kosim, dan anggota Mardianto Manan dan Ucok. Mereka diterima di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Syamsul Rakan menjelaskan pemekaran kabupaten/kota di Riau adalah aspirasi masyarakat Riau yang sudah lama terpendam karena kebijakan pusat yang menghentikan sementara (moratorium) pemekaran kabupaten/kota. Padahal usulan pemekaran itu sudah lama digaungkan, bahkan telah sampai ke DPR RI.

Tapi sekarang, kata mantan hakim ad hoc tipikor Mahkamah Agung ini, keinginan untuk mekar ini kembali muncul setelah sejumlah provinsi di Papua mekar. ''Ini adalah saat yang tepat aspirasi masyarakat Riau ini kita perjuangkan,'' ujarnya.

Ada lima kabupaten/kota baru yang mereka usulkan. Usulan ini sesuai dengan perkembangan yang lama, dan naskahnya sudah sampai di Komisi II DPR RI. Yakni, Kabupaten Inhil Selatan, Kabupaten Kampar Kiri, Kabupaten Rokan Darussalam, Kabupaten Bagan Batu dan Kota Duri.

Namun Nasrun Effendi selaku tokoh Tapung, Kampar, agak protes kenapa Tapung tidak dimasukkan. Padahal, Tapung dari dulu berjuang untuk mekar dari Kampar. ''Kami Tapung punya wilayah, adat dan budaya sendiri,'' ujarnya.

Bahkan, Ahmadsyah menyatakan Kota Pekanbaru pun layak untuk dimekarkan. Sebab, disamping wilayahnya luas, penduduknya pun makin padat. ''Rumbai layak jadi kota baru,'' kata mantan Asisten Pemerintahan Setda Riau itu.

Mereka sepakat untuk dilakukan pengkajian lagi, baik secara filosofis, historis dan yuridis, apakah kabupaten/kota itu layak dimekarkan. Seiring dengan  itu, suara-suara untuk pemekaran ini harus tetap digaungkan.

Syamsul Rakan menyatakan karena pemekaran daerah ini merupakan perjuangan politik, maka yang tepat memperjuangkannya adalah anggota DPRD Riau. ''Momennya adalah sekarang ini. Kalau sudah berganti pemerintahan, nanti susah lagi,'' ujarnya.

Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman sepakat bahwa pemekaran kabupaten/kota ini merupakan hal yang mendesak. Namun sebelum ditindaklanjuti perlu dilakukan kajian akademis. ''Kita akan perjuangkan bersama-sama,'' katanya.

Menurut Nasrun yang mantan asisten pemerintahan Setda Riau, kajian itu memang penting sebagai dasar untuk memperjuangkan. Tapi kemauan politik justru lebih penting. ''Kalau secara politik, pusat sudah setuju, kajian itu gampang itu,'' tuturnya mengingatkan pemekaran lima kabupaten di masa Mendagri Syarwan Hamid. (FJ)