PEKANBARU (VOXindonews) – Forum Diskursus Keragaman (Biduk) ke-2 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau dan Institute for Southeast Asian Islamic Studies (ISAIS) UIN Suska Riau, sukses digelar di Hotel Asnof.

Acara ini mengangkat tema penting “Politik Identitas dan Tata Kelola Keragaman pada Pilkada Riau 2024.” Tujuannya untuk mendiskusikan dinamika politik identitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini, serta masa depan tata kelola keragaman di Riau pada periode 2024-2029.

Forum ini menghadirkan pemantik diskusi dari berbagai pakar, antara lain Dr. Alfitra Salam, APU, Ketua AIPI Pusat; Dr. Saiman Pakpahan, M.Si, Ketua AIPI Riau; dan Dr. Bambang Hermanto, MA, Direktur ISAIS. Diskusi yang dipandu oleh moderator Fitri Heriyanti, M.Si.

Hadir 30 simpul civil society Riau, termasuk Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammadiyah, NU, ISNU, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Baha’I Community, Ahmadiyah Riau dan sejumlah organisasi paguyuban etnis Riau.

Pemantik diskusi menyampaikan pengantar diskusi masing-masing maksimal 7 menit, dan selanjutnya fasilitator/moderator mempersilahkan para peserta secara bergiliran menyampaikan pandangan dan gagasan terkait persoalan yang didiskusikan.

Nampak hadir dr. Chaidir (Tokoh Masyarakat Riau), Dr. Husnu Abadi, MA (Muhammadiyah), Fachrunnas MA. Jabbar (PERTI), Suparmi (Baha’I Community), Muslim (Ahmadiyah), Kong On (Wlubi Riau) dan lainnya.

Membangun Keragaman

Dalam diskusi ini, para narasumber menekankan pentingnya tata kelola keragaman yang baik sebagai kunci untuk mengakselerasi keberhasilan Riau dalam membangun peradaban yang humanis dan apresiatif terhadap kebutuhan warganya.

Tata kelola yang responsif terhadap keragaman dinilai signifikan dalam menciptakan harmoni sosial, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Dr. Alfitra Salam mengawali diskusi dengan mengidentifikasi potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat politik identitas dalam Pilkada. Ia menekankan bahwa diversifikasi etnis, agama, kelas sosial, dan kepentingan primordial lainnya bisa menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, strategi antisipasi dan pengelolaan konflik menjadi topik utama dalam diskusi ini.

Selain mengantisipasi potensi konflik, forum ini juga membahas bagaimana rekam jejak kinerja para kandidat dalam menghadirkan pelayanan publik yang setara dan responsif terhadap kerukunan sosial menjadi indikator penting dalam memilih pemimpin yang mampu mengelola keragaman di Riau.

Para peserta diskusi, yang terdiri dari berbagai aktor civil society, turut memberikan penilaian terhadap visi dan misi para calon gubernur dan wakil gubernur Riau yang akan bertarung dalam Pilkada 2024.

Dr. Saiman Pakpahan menambahkan bahwa diskusi ini juga bertujuan untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat dalam proses rekrutmen pemimpin yang responsif terhadap isu-isu keragaman. "Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para kandidat dan partai politik dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas," ujarnya.

Menjadi Masukan bagi Dokumen Kebijakan

Forum Biduk ke-2 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga sebagai sarana untuk menggali pandangan lintas segmen masyarakat dan menjadi sumber masukan bagi para kandidat Pilkada Riau 2024.

Gagasan dan pemikiran yang dihasilkan dalam diskusi ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen kebijakan, visi, misi, dan program oleh para kandidat dan partai politik pengusung mereka.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan Pilkada Riau 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan dan responsivitas terhadap tata kelola keragaman demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau. (WY)