PEKANBARU (VOXindonews) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto angkat bicara terkait hiruk pikuk informasi simpang siur soal defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menarik perhatian. 

Bahkan, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling memikirkannya. Dalam satu bulan ini dia tidur tiga jam sehari. Menurutnya, tunda bayar Rp 2,2 tribun, dan defisit Rp 1,3 triliun.

Menurut SF. Hariyanto, informasi yang berkembang kurang tepat dan perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar untuk masyarakat. Yang benar, katanya, defisit hanya Rp 132 miliar, bukan Rp 1,3 triliun.

“Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin kesini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH (Aparat Penegak Hukum). Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp 2,2 triliun, itu data dari mana. Itu sangat tidak benar datanya. Makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisit hanya Rp 132 miliar, saya punya datanya,” papar SF Hariyanto kepada wartawan, Jum'at (21/3/2025).

Menurutnya, dengan diluruskan informasi soal defisit yang berkembang itu jangan menjadi bola liar ke depan yang dapat menyesatkan.

Hal pertama yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

Poin pertama adalah target pendapatan senilai Rp 11 triliun, namun hanya terealisasi pendapatan Rp 9,4 triliun. Artinya, hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya.

Faktor lainnya adalah angka PI (Participation Interest) tahun 2024 yang dimasukkan Rp 1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar. Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, sangat jauh dari target yang dirancang.

Kondisi tersebut dikarenakan PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) yang menargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari. Sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.

“Untuk salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindaklanjut Inpres No 1 tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp 386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” terang mantan Pj Gubernur Riau itu.

Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp 419 miliar.

''Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Ini kan artinya uang kita ada kok,” urainya lagi.

Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp 916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada OPD terkait.

Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya dan Insyallah clear dan tidak ada masalah lagi.

Kemudian untuk tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp 1,2 triliun.

Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp 550 miliar dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun 2025.

Terkait hal tersebut juga, tambah Wagubri, sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid.

Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk mengclearkan persoalan tersebut.

“Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik,” pungkas Hariyanto. (FJ)