PEKANBARU (VOXindonews) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau menyelenggarakan Pendidikan Politik khusus untuk perempuan dengan tema Peran Perempuan  dalam Demokrasi di Hotel Grand Suka, Pekanbaru, Rabu (24/12/2025).

Pendidikan politik itu diikuti sekitar 120 peserta dari pengurus dan kader  PAN Riau ditambah mahasiswa. Acara memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2025, ini dibuka oleh Ketua DPW PAN Provinsi Riau Ir. H. Sahidin.

''Saya mengucapkan selamat Hari Ibu, 22 Desember 2025. Sudah banyak perempuan sekarang memimpin. Ketua DPR RI perempuan. Ketua Fraksi PAN DPR-RI juga perempuan. Untuk membangkitkan semangat dan perjuangan perempuan di Riau, maka DPW PAN Provinsi Riau mengadakan Pendidikan Politik untuk perempuan,'' ujar anggota DPR RI Dapil Riau 2 itu.

Salah seorang pembicara mewakili Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Linda Marlina Siagian, A.S.T,  M. Sc., mengatakan keterlibatan perempuan di parleman masih terlalu rendah. Tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti 26,67 persen  dan yang terendah adalah Indragiri Hulu, Siak dan Pelalawan masing-masing sekitar 5 persen.

Menurut Linda, perempuan adalah ujung tombak komunikasi keluarga, dan masyarakat. Namun, masih ada diskriminasi dan inkonsistensi regulasi terkait pelibatan perempuan di politik.

Politik afirmasi keterwakilan perempuan, kata Linda, masih dianggap beban oleh partai politik, sehingga mengakibatkan minimnya kederisasi, pendidikan, dan penguatan kapasitas politik yang berkesinambungan.

''Perempuan dianggap kurang kompetitif dibanding caleg laki-laki. Tidak bisa begitu lagi. Ke depan Pemilu harus ramah untuk perempuan,'' kata pejabat perempuan itu.

Dosen politik Universitas Islam Riau (UIR) Assoc. Prof. Dr. Panca Setyo Prihatin, S. IP, M. Si., mengatakan perempuan masih dipengaruhi stigma budaya perempuan Indonesia yang masih agak sungkan untuk maju karena menilai kodrat perempuan.

''Saya berharap perempuan PAN harus memandang mampu bersaing karena demokrasi tanpa perempuan, tentu demokrasi  tidak akan optimal,'' ujarnya.

Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan perempuan berasal dari kata Empu yang diberi awalan per dan akhiran an. Di Jawa banyak Empu atau orang sakti. Empu Gandering, misalnya, pada zaman Nusantara dulu.

Saat ini perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh.  Sumber Daya Manusia laki-laki dan perempuan sama pentingnya untuk pembangunan. Namun masih rendah pemahaman gender terkait tingkat pendidikan politik.

''Perlu mendobrak ketidakadilan sistem sosial dalam ranah politik. Perempuan jangan takut memimpin.  Diharapkan perempuan menjadi sosok yang profesional, transparan dan akuntabel, serta mampu menggunakan naluri keibuan dalam memimpin negara,'' ujarnya.

Menurut Rusidi, KPU Provinsi Riau sesuai dengan undang-undang telah menerapkan kuota perempuan 30 persen. Jika tidak terpenuhi, maka pihaknya menolak berkas pencalegan tersebut. (FJ)