PEKANBARU (VOXindonews) - Berdasarkan hasil survei 'VOXinstitute' terhadap partai politik di Provinsi Riau, Partai Golkar dominan didukung oleh mereka yang tamat SMA/SMK. Sedangkan PDIP lebih banyak didukung oleh masyarakat Riau yang tamat SD dan SMP.

Sedangkan PAN didukung oleh mereka yang tidak tamat SD dan kaum terpelajar tamat Diploma I, II, III dan magister/doktor. PKS lebih dominan didukung sarjana, magister dan doktor (S1/S2/S3).

Sementara PPP lebih banyak didukung mereka yang berpendidikan sarjana (S1). Sedangkan partai politik lain merata didukung mulai dari tidak tamat SD sampai tingkat doktoral (S3).

Hasil survei terhadap elektabilitas parpol di Provinsi Riau itu dipaparkan Direktur Riset 'VOXinstitute' Albion Zikra bersama Direktur Eksekutif Fendri Jaswir dan Direktur Diklat Doni  Octavian, di Gedung PWI Riau, Pekanbaru, Senin (18/7/2022).

Dari kelompok usia, kata Albion, Partai Golkar didukung oleh mereka yang berusia dibawah 39 tahun dan diatas 50 tahun. Sedangkan PDIP didukung oleh generasi milenial (dibawah 19 tahun) dan generasi X (diatas 40 tahun). Sementara parpol lain merata didukung oleh semua kelompok umur.

Dari latar belakang etnis, jelas Albion, Partai Golkar dominan didukung warga Riau beretnis Melayu dan Sunda. Sedangkan PDIP lebih banyak didukung oleh warga beretnis Jawa dan Batak.

Sementara Partai Nasdem dominan didukung warga Riau bersuku Minang, Banjar dan Bugis. Partai Demokrat lebih banyak didukung oleh masyarakat Riau beretnis Sunda dan PKB oleh warga bersuku Bugis. Sedangkan partai lain merata didukung semua etnis yang ada di Riau.

Survei 'VOXinstitue' ini dilakukan pada bulan Juni 2022 di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau. Sampel diambil sebanyak 600 responden secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk dengan metode stratified multistage random sampling. Margin of Error lebih kurang 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan dengan wawancara terhadap responden terpilih. Responden yang diwawancarai berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, bukan TNI/Polri dan penduduk Riau berdomisili di salah satu kabupaten/kota di Provinsi Riau. (FJ)