JAKARTA (VOXindonews) — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan arah baru dalam pengelolaan keuangan negara yang semakin memperhatikan kebutuhan daerah serta memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Provinsi Riau H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., yang menilai bahwa kebijakan fiskal nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di daerah.

Menurutnya, daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan fiskal dan transfer ke daerah perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.

“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar H. Abdul Hamid, Rabu (16/9/2026).

Ia menambahkan, penguatan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi salah satu perhatian penting. Daerah harus diberikan ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus tetap menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” katanya.

H. Abdul Hamid juga berharap Kementerian Keuangan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Menurutnya, masukan dari daerah penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makro, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan.

Selain itu, ia mendorong agar kebijakan fiskal semakin diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor produktif di daerah, termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat membangun kebijakan fiskal yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran. Dengan pembangunan yang lebih berkeadilan, masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” tutup H. Abdul Hamid. (FJ)