JAKARTA (VOXindonews) - Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pemilu Indonesia dari orde baru hingga reformasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke Senayan. Pemilu 2024 ini menjadi peristiwa yang paling pahit dialami oleh salah satu partai tertua di Indonesia ini.

Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi suara tingkat nasional yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3/2024), perolehan suara PPP tak lolos ambang batas Parliementary Threshold (PT) 4 persen dari total suara pemilu legislatif. PPP terancam tidak memiliki wakil di DPR RI.

PPP hanya mendapatkan sebanyak 5.878.777 suara dari total suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.630 suara. Perolehan suara PPP tersebut hanya setara 3,87 persen total suara Pileg.

Nasib yang sama juga dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sempat digadang-gadang berpeluang lolos ke Senayan, PSI nyatanya hanya mampu meraih sebanyak 2,86 persen. Partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu meraih 4.260.169 suara.

Pemilu 2024 tetap menempatkan PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak. Meski demikian, terjadi penurunan suara secara signifikan yang diperoleh PDI Perjuangan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, partai berlogo Banteng Moncong Putih ini meraih sebanyak 25.387.278 suara atau sekitar 16,72 persen suara.

Di bawah PDI Perjuangan, ada Partai Golkar membuntuti dengan perolehan 23.208.654 suara. Partai besutan Airlangga Hartarto berhasil mendapat 15,29 persen suara sah nasional.

Sementara itu, Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional. Perolehan suara Partai Gerindra cenderung standar, meski ketua umumnya Prabowo Subianto menang mutlak satu putaran dalam pilpres 2024.

Pada posisi empat besar dipegang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan Muhaimin Iskandar. PKB mengantongi total 10,62 persen suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional, tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di DPR RI di gedung Senayan.

Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk PPP membalikkan keadaan. Pintu gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terbuka. Jika PPP keberatan dengan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI, maka dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke MK.

Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, bukan tidak mungkin perolehan suara bisa berubah.

Bersiap Gugat ke MK

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengaku terkejut melihat hasil perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang membuat PPP belum mampu melampaui ambang batas parlemen.

"Tentu kami terkejut dengan hasil rekapitulasi secara bertentangan karena tidak sesuai, berbeda dengan data internal kami," kata Awiek di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Meski demikian, PPP disebut tetap menghormati proses penghitungan suara berjenjang yang telah dilakukan KPU.

Selain itu, PPP juga tengah menyiapkan langkah menyikapi hasil Pemilu 2024. Salah satunya dengan menempuh jalur Konstitusi melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami memiliki waktu tiga hari, setelah pengumuman resmi dari KPU untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR ini turut menyampaikan data internal partai yang berbeda dengan hasil perolehan suara di KPU. Menurutnya, data internal PPP menyebut partai kabah mendapatkan suara sebesar 4,04 sampai 4,05 persen. (FJ/SMC)