KABAR mengejutkan sekaligus bikin garuk kepala datang dari Organisasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebuah organisasi jurnalis investigasi yang berbasis di Amsterdam. Mereka secara resmi memasukkan nama mantan Presiden Indonesia ke tujuh, Joko Widodo (Jokowi), ke dalam nominasi "Person of the Year for Corruption 2024."

Yang lebih menarik Dewan Juri yang diketuai Drew Sullivan yang sekaligus salah satu pendiri OCCRP memasukkan nama Jokowi  "bersanding" dengan nama-nama besar seperti William Ruto (Presiden Kenya), Bola Ahmad Tinubu (Presiden Nigeria), Sheikh Hasina (Mantan Perdana Menteri Bangladesh), dan Gautam Adani (Pengusaha asal India).

Reaksi warganet? Tentu saja mulai dari marah, bingung, sampai bikin meme. Sebelum kita ikut terbakar emosi, mari kita telaah cerita ini dengan santai tapi informatif.

Daftar Nominator: Siapa Lawan Jokowi?

Nominasi ini seperti daftar tokoh yang "katanya" paling "berkontribusi" dalam memajukan korupsi global (bukan prestasi yang membanggakan tentunya). Yuk, kenalan singkat dengan "lawan-lawan" Jokowi di nominasi ini:

1. William Ruto (Presiden Kenya)
Kritik terhadap Ruto muncul dari tuduhan bahwa kebijakannya memperburuk situasi ekonomi Kenya, termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan dana publik yang kurang transparan.

2. Bola Ahmad Tinubu (Presiden Nigeria)
Tinubu dikenal sebagai politisi kontroversial. Kepemimpinannya dituding memicu skandal besar di sektor energi dan keuangan.

3. Sheikh Hasina (Mantan PM Bangladesh)
Hasina dituduh menciptakan pemerintahan yang penuh nepotisme. Di masa kepemimpinannya, tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM menjadi isu besar.

4. Gautam Adani (Pengusaha India)
Adani, pengusaha raksasa, menjadi sorotan setelah perusahaannya dituduh terlibat dalam manipulasi saham dan menggunakan kedekatan dengan pemerintah India untuk mendapatkan proyek besar.

5. Joko Widodo (Presiden Indonesia)
OCCRP menyoroti Jokowi karena kebijakannya dianggap melemahkan lembaga antikorupsi di Indonesia (seperti revisi UU KPK) serta pengelolaan proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai rawan korupsi.

Kenapa Jokowi Masuk Daftar?

Menurut OCCRP, nominasi ini bukan karena Jokowi mencuri uang negara secara langsung (tentu ini tidak terbukti), melainkan karena kebijakannya yang dinilai membuka peluang korupsi lebih luas. Misalnya:

Revisi UU KPK (2019): Banyak pihak menilai ini sebagai langkah melemahkan KPK, yang dulunya jadi ikon pemberantasan korupsi.

Proyek IKN: OCCRP melihat proyek ini sebagai ladang potensial untuk penyimpangan anggaran, meskipun pemerintah terus menyangkal.

Birokrasi yang Lambat: OCCRP juga menyoroti beberapa kasus korupsi tingkat daerah yang tidak diatasi dengan tegas.

Reaksi Publik Indonesia: Campur Emosi dan Humor

Tidak lengkap membahas berita seperti ini tanpa melihat respons netizen Indonesia, yang selalu kreatif (kadang nyeleneh).

Kubu Marah:
“Kenapa harus Jokowi? Masih banyak yang lebih layak masuk daftar ini!”
“Lihat tuh, internasional saja tahu korupsi di Indonesia makin parah. Ini bukti pemerintah gagal!”

Kubu Bingung:
“OCCRP ini serius apa nyari sensasi? Jokowi dibandingin sama Adani? Nggak sebanding lah!”
“Nominator? Apa dapat piala kalau menang? Jangan lupa bikin pidato terima kasihnya, Pak!”

Kubu Satir:
“Akhirnya Indonesia go internasional lagi! Tahun lalu gagal di Piala Dunia, sekarang masuk nominasi koruptor.”
“Kalau menang, semoga pialanya bisa dijadikan patung di IKN. Biar jadi monumen sejarah!”

Haruskah Kita Khawatir?

Meskipun terdengar memalukan, kita perlu melihat nominasi ini dari perspektif yang lebih luas. OCCRP bukan lembaga resmi negara, melainkan organisasi jurnalistik. Artinya, ini lebih merupakan kritik berbasis opini daripada fakta hukum.

Namun, nominasi ini tetap menjadi peringatan serius. Dunia memperhatikan Indonesia, dan label seperti ini bisa merusak citra bangsa. Apakah ini adil? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi, apakah ini sepenuhnya salah? Juga belum tentu.

Jokowi vs Kompetitor: Siapa Paling "Berpeluang"?

Kalau kita anggap ini kompetisi absurd, Jokowi jelas underdog. Kandidat lain punya reputasi skandal yang lebih besar di panggung global. Namun, masuknya nama Jokowi di daftar ini menunjukkan bahwa kebijakan domestik kita punya dampak besar yang dirasakan hingga luar negeri.

Lelucon yang Jadi Renungan

Masuknya Jokowi sebagai nominasi koruptor dunia 2024 adalah kabar yang membuat kita bertanya: apakah ini cerminan realitas atau sekadar drama global?

Bagi rakyat Indonesia, ini bisa jadi bahan introspeksi, terutama soal bagaimana kita memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Karena, pada akhirnya, tujuan kita bukan membuktikan siapa yang salah, tapi bagaimana memastikan Indonesia tak lagi masuk nominasi seperti ini di masa depan.

Dan kalau Jokowi menang? Ya, mungkin saat itu kita semua benar-benar butuh refleksi serius. Tapi kalau kalah? Setidaknya kita bisa berkata, “Syukurlah, kita kalah dalam lomba yang tidak perlu dimenangkan.” ***