PEKANBARU (VOXindonews) - Forum diskusi lintas organisasi penyandang disabilitas di Riau telah menyampaikan surat kepada Penjabat Gubernur Riau untuk bisa melakukan audensi untuk menyampaikan aspirasi.

Surat permohonan audiensi dari forum diskusi lintas organisasi penyandang disabilitas itu bernomor 001/FDL OD/202 ditujukan  kepada Gubernur Riau  sudah diserahkan pada bulan Mei 2024 lalu. Namun hingga kini belum ada  audiensi dengan Gubernur Riau.

Hal itu diungkapkan Fenty dan M. Zen, Sabtu (4/8/2024),  yang ikut bergabung di forum diskusi lintas organisasi penyandang disabilitas tersebut.

Disebutkan Fenty, diskusi lintas organisasi penyandang disabilitas itu terdiri dari Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (Himidu), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI), Gerakan Kesejahteraan untuk Tuna Rungu (Gertukin), Forum komunikasi keluarga anak dengan kedisabilitasan, Asosiasi Futsal Tuli (AFT), Yayasan Ibnu, Pertuni, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Portunis, Yayasan Wahana Inklusi Nusantara, Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas.

"Kami ingin pemerintah Provinsi Riau juga memperhatikan kami organisasi penyandang disabilitas yang ada di Riau ini. Salah satunya adalah perhatian dalam bentuk penganggaran melalui APBD Riau sesuai amanat Perda Riau Nomor 18 tahun 2019 tentang pemberdayaan disabilitas,'' ujarnya.

Lanjut Fenty dan kawan kawan, hingga saat ini audiensi tersebut belum juga terlaksana. Begitu sulitnya mereka forum diskusi lintas organisasi penyandang disabilitas yang ada di Riau untuk beraudiensi dengan Gubernur Riau.

Ia dan beberapa organisasi penyandang disabilitas tak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa beraudiensi dengan Gubernur Riau agar berbagai aspirasi  untuk penyandang disabilitas yang ada di Riau ini bisa disampaikan.

''Selama ini  kami penyandang disabilitas hanya dijadikan isu dan wacana ketika pileg dan pilpres saja. Dan sebentar lagi Pilkada, hanya, sebatas isu dan wacana. Disabilitas mau dibawa kemana dan berbagai program untuk penyandang disabilitas. Namun setelah itu tidak ada implementasinya,'' tutur M. Zen. (WY)